Layanan Imunisasi Harus Jangkau Semua Pelosok

 

Keberhasilan program imunisasi tergantung kemauan pemerintah. Terutama dalam hal menyediakan layanan minim hambatan, yakni murah, sampai pelosok desa dan daerah kumuh miskin kota serta mudah dicapai orang tua dan balitanya.

 

Sekretaris Satgas Imunisasi, Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia dr Soedjatmiko, SpA(K), MSi, Rabu (9/9), mengatakan, cakupan imunisasi harus lebih dari 80 persen bayi di semua desa, termasuk daerah kumuh miskin kota, sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi dan balita. Desa dengan cakupan kurang dari 80 persen berpotensi terjadi wabah, seperti wabah polio pada 2005-2006. Wabah itu dengan cepat menjalar ke berbagai provinsi, menyebabkan 306 anak cacat lumpuh.

 

"Kalau yang terjadi wabah campak atau difteri, angka kematian tentu sangat tinggi,” katanya.

 

Banyak faktor mempengaruhi angka cakupan imunisasi, mulai dari tingkat ekonomi rendah, kemudahan akses layanan imunisasi (posyandu, puskesmas, bidan, klinik, rumah sakit), hingga letak layanan agar mudah dan murah dijangkau ibu dan anak. Hanya saja, layanan seperti posyandu, sejak era reformasi tidak lagi mendapat prioritas sehingga banyak pelosok desa dan daerah kumuh miskin kota tidak terjangkau layanan imunisasi. Belum memadainya jumlah tenaga kesehatan, faktor jarak, hambatan geografis, dan tugas-tugas lain juga memengaruhi.

 

Kemauan politik

 

Pemerintah pusat, khususnya Departemen Kesehatan, harus mempunyai kemauan politik kuat agar mendapat dukungan DPR untuk memperoleh anggaran imunisasi cukup dan berkelanjutan berdasarkan perencanaan akurat.

 

"Indonesia sebetulnya beruntung bisa menghemat dana cukup besar karena tidak perlu mengimpor vaksin dari luar negeri. Vaksin untuk program imunisasi dibuat di dalam negeri oleh PT Biofarma,” ujar Soedjatmiko.

 

Menurut Ketua Satuan Tugas Imunisasi IDAI Sri Rezeki S Hadinegoro, Departemen Kesehatan perlu memperkuat struktur organisasi dan kemampuan personalia yang mampu merencanakan, mengelola, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program imunisasi secara berkelanjutan agar semua pelosok desa dan daerah kumuh miskin kota terlayani.

 

Jumlah petugas kesehatan yang memberikan layanan imunisasi harus cukup untuk menjangkau semua pelosok desa dan melayani setiap hari kerja. Masyarakat harus terus dimotivasi tentang pentingnya vaksinasi. Upaya memotivasi masyarakat harus diulang terus-menerus karena setiap saat ada orang tua yang baru pertama kalinya mempunyai bayi dan belum pernah mendapat informasi imunisasi. Petugas kesehatan harus rajin memotivasi masyarakat.

 

Kemauan politik Departemen Kesehatan dapat ditunjukkan dengan memacu pemerintah daerah mendistribusikan logistik dan melaksanakan program imunisasi secara merata. Tanpa dukungan pemerintah daerah, mustahil program imunisasi bisa menjangkau semua pelosok desa dan daerah kumuh miskin kota.

 

Program imunisasi di Indonesia merupakan program besar dan berat karena setiap tahun lahir sekitar lima juta bayi yang membutuhkan imunisasi. Oleh karena itu, program imunisasi harus dikelola sungguh-sungguh dan dengan perencanaan berkelanjutan.

 

Sumber: Kompas 10 September 2009