Vaksin DBD Bisa Digratiskan

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan bahwa vaksin Demam Berdarah Dengue (DBD) yang saat ini sedang diuji coba, nantinya bisa digratiskan pemerintah jika dinilai perlu. “Kalau nanti pengujian selesai dan direkomendasikan, kita lihat apakah patut jadi program nasional,” kata Menkes usai peringatan Hari DBD ASEAN di Monumen Nasional, Jakarta, Rabu.

Jika vaksin itu telah dibuktikan aman dan diproduksi secara masal, pemerintah akan menunggu rekomendasi “technical advisory group” yang beranggotakan para ahli kesehatan, mengenai apakah vaksin itu perlu dibagikan secara masal dan gratis bagi masyarakat. Jika rekomendasi para ahli disetujui, pemerintah akan menyubsidi pengadaan vaksin tersebut seperti beberapa vaksin lain yang ada saat ini.

Sebanyak 2.000 anak di tiga kota yaitu Jakarta, Bandung dan Bali saat ini sedang mengikuti uji coba vaksin tahap ketiga, yang juga dilangsungkan serentak di lima negara ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Malaysia.

Uji klinis tahap pertama dilakukan terhadap tentara dan tahap kedua terhadap anak-anak dalam jumlah terbatas, dimana kedua tahap pengujian telah menunjukkan hasil baik, sehingga diputuskan untuk melakukan uji coba dalam ruang lingkup yang lebih besar.

Setelah divaksin DBD, akan dilakukan pemantauan selama lima tahun ke depan terhadap 800 anak itu untuk melihat kondisi kesehatan mereka, terutama terkait ketahanan tubuh mereka terhadap penularan DBD.

Mengenai biaya, Menkes yakin tidak akan mahal seperti beberapa vaksin yang ada, apalagi setelah diproduksi secara masal. “Kita juga siapkan Biofarma untuk memproduksi vaksin dalam jumlah besar,” ujarnya.

Kasus DBD di Indonesia tergolong besar, mencapai 150 ribu kasus dari total satu juta kasus di seluruh dunia, menurut catatan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Jumlah penderita terbanyak berada di Provinsi Bali dengan prevalensi 337 per 100 ribu penduduk, disusul Jakarta dengan prevalensi 227 per 100 ribu penduduk, Kalimantan Timur dengan 167 per 100 ribu penduduk dan Yogyakarta sebesar 144 per 100 ribu penduduk.


Sumber: Antara 15 Juni 2011